Jakarta, Pro Legal-Belum genap satu tahun setelah dilantik, Politisi Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengundurkan diri sebagai anggota DPR periode 2024-2029.

Pengunduran diri itu diungkapkan melalui unggahan di akun Instagramnya. Sara mengaku mundur karena pernyataannya telah melukai hati masyarakat.

Pernyataan yang dimaksud, yakni saat ia mengajak masyarakat untuk menjadi pengusaha daripada bergantung pada pemerintah. Sara menyadari tak mudah untuk memulai usaha dan memahami pernyataan itu telah melukai banyak pihak. "Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Oleh sebab itu, melalui pesan ini, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya," ujarnya.

Mundurnya keponakan Presiden Prabowo Subianto itu terjadi di tengah banyaknya kritik terhadap sejumlah Anggota DPR karena pernyataan dan aksi yang dinilai menyakiti hati masyarakat.

Tetapi Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengingatkan masih banyak masyarakat Indonesia menilai langkah Sara mundur dari DPR RI hanya sebatas gimik politik.

Terlebih, jika ke depan Sara justru ditempatkan pada jabatan elite lain sebagai pengganti kemundurannya dari DPR. “Maka Sara sama saja mengelabui harapan publik yang inginkan anggota DPR berintegritas," ujarnya saat dihubungi, Jumat (12/9).

Meski begitu Dedi mengakui sikap Sara cukup bijak. Terlepas dari adanya kemungkinan motif politik, menurutnya, keputusan mundur dengan argumentasi rasa bersalah karena telah memicu kemarahan publik layak diapresiasi. "Tokoh lain akan sangat baik jika mengikuti jejak Sara, meskipun dalam praktik pengganti mereka belum tentu lebih baik, tetapi sekurangnya agenda publik mereka respon dengan benar," ujar Dedi.

Berdeda dengan Dedi Kurnia, Direktur Arus Survei Indonesia (ASI) Ali Rif'an menilai Sara telah menunjukkan sikap berbeda dengan anggota DPR lain yang mendapat tekanan keras dari publik, namun tidak mengambil langkah itu. "Di tengah hari ini dimana DPR sedang disorot oleh publik, mendapat kritik keras oleh publik, para pejabatnya pongah, komunikasinya buruk, dan sikapnya tidak mengindahkan. Kemudian ada seorang anggota DPR yang bernama Sara mundur diri, sementara yang lain didorong mundur pun enggak mundur-mundur," ujar Ali.

Menurut Ali, langkah Sara itu juga merupakan kabar baik bagi dunia politik. Pasalnya,politisi selama ini dianggap sulit melepaskan jabatan. Ia mencontohkan pejabat yang tetap bertahan meski menghadapi desakan mundur dari masyarakat. "Bahkan kalau bisa mempertahankan jabatan sampai titik-titik di daerah penghabisan. Seperti katakanlah Bupati Pati. Didemo sedemikian dahsyat masyarakatnya dituntut mundur, toh sampai sekarang tidak mundur," ujarnya.(Tim)