Jakarta, Pro Legal News- Menyikapi kenaikan harga BBM, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menyatakan menolak keputusan pemerintah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite hingga Solar tersebut.
Menurut Koordinator Sosial Politik BEM UI Melki Sedek Huang, kenaikan BBM berdampak secara signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan krusial masyarakat. "Seperti mengakibatkan kenaikan harga (inflasi) berbagai sektor krusial yang mempengaruhi daya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari rakyat," ujar Melki dalam keterangan tertulis, Selasa (13/9).

Melki menambahkan bahwa Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) mencatat telah terjadi kenaikan harga di berbagai komoditas pangan secara signifikan, seperti komoditas cabai.

Dia mennjelaskan komoditas cabai mengalami peningkatan harga hingga 15,76 persen imbas kenaikan harga BBM. Menurut BEM UI, kenaikan harga komoditas pangan itu akan terus terjadi. "Dan memberatkan masyarakat. Mengingat sudah terjadinya kenaikan harga dari kelompok pangan sebesar 11,47 persen sebelum terjadinya kenaikan harga BBM," ujarnya.

Selain menolak kenaikan harga BBM BEM UI juga menyinggung 200 proyek stategis nasional (stranas/PSN) yang juga dibiayai dari APBN, sama seperti subsidi BBM. Pemerintah menyetop subsidi BBM, tetapi PSN jalan terus. "Alasan besaran subsidi BBM terlalu membebani APBN nyatanya tidak sejalan dengan terus digerusnya APBN oleh berbagai PSN," jelasnya.

Melki mengatakan 200 Proyek PSN tersebut bahkan dikejar rampung oleh pemerintah sebelum tahun 2024 dan menghabiskan dana hingga mencapai Rp6.445 triliun.

Menurutnya BEM UI juga melihat geliat ekonomi konstruktif pemerintah terus berlanjut sampai megaproyek pemindahan ibu kota negara (IKN). "Padahal, realisasi megaproyek IKN ini jelas semakin membebani APBN karena pembangunan IKN tentu tidak memakan biaya yang sedikit hingga ditaksir sebesar Rp 466 triliun," ujarnya.

Menurut BEM UI, langkah pemerintah yang lebih mengedepankan berbagai proyek pembangunan minim urgensi jelas bertolak belakang dengan peran APBN sebagai shock absorber dalam menjaga dan melindungi perekonomian dan rakyat dari dampak krisis energi global.

BEM UI juga menyoroti pemerintah yang berdalih berdalih telah melaksanakan berbagai program untuk meredam dampak dari kenaikan harga BBM.

Beberapa upaya yang dimaksud adalah penyaluran berbagai bantuan kepada masyarakat, yakni bantuan langsung tunai (BLT), bantuan subsidi upah(BSU), dan bantuan angkutan umum.

Menurut BEM UI, penyaluran BLT ini nyatanya tidak serta merta efektif menjadi solusi meredam efek domino dari kenaikan harga BBM sebab belum ada kepastian konkret mengenai penerima BLT ini akan tepat sasaran. "Hal ini mengingat pendataan masyarakat tergolong miskin pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum sepenuhnya baik," ujarnya.

Seperti diketahui, sebelumnya Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan kenaikan harga BBM jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax pada Sabtu (3/9) pukul 13.30 WIB.

Harga Pertalite yang semula Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, Solar naik dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, dan Pertamax naik dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.

Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM mendapat respons negatif dari publik. Demonstrasi pun bermunculan di sejumlah kota di Indonesia guna menentang keputusan tersebut.(Tim)