Tingkat Kepuasan Pada Pemerintah Turun, Hanya 62,1 Persen
Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin (rep)
Jakarta, Pro Legal- Berdasarkan hasil survey Litbang Kompas, terindikasi kepuasan pada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin turun sebanyak lima persen dari Juni 2022 lalu. Pada Oktober ini, tingkat kepuasan masyarakat hanya sebesar 62,1 persen.
Hal itu apabila dibandingkan dengan survei sepanjang tahun ini, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin mencapai tingkat kepuasan tertinggi pada awal tahun dengan angka 73,9 persen. Sejak itu, kepuasan masyarakat terus merosot tajam.
Bahkan persentase ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf ini juga lebih tinggi ketimbang Agustus 2020. Saat awal penanganan pandemi Covid-19 itu berlangsung, tingkat ketidakpuasan masyarakat sebesar 34,1 persen.
Ironisnya, penurunan tingkat kepuasan ini juga dibarengi dengan penurunan tingkat keyakinan publik pada kinerja pemerintah. Pada periode survei Juni 2022, tingkat keyakinan menyentuh angka 63,5 dan Januari mencapai 70,5 persen. Sementara, pada Oktober ini tingkat keyakinan hanya berada di 52 persen.
Dalam proses survey itu Kompas menyoroti empat aspek yang disurvei yakni penegakan hukum, politik dan keamanan, ekonomi, serta kesejahteraan sosial. Dari empat aspek itu, penegakan hukum menjadi satu-satunya indikator yang mengalami penurunan terbesar, yakni dari 57,5 persen menjadi 51,5 persen. Sementara tiga faktor lainnya mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan.
Salah satu aspek yang mengalami penurunan cukup drastic adalah penegakan hukum. Tren kepuasan kinerja pemerintah yang terus merosot sejak awal Januari 2022 yang mencapai puncaknya dengan 65,9 persen.
Penurunan ini paralel dengan tergerusnya kepercayaan publik terhadap instansi-instansi terkait penegakan hukum. Polri, misalnya, mengelamai penurunan paling signifikan sebesar 17,2 persen. Sementara Mahkamah Agung (MA) turun 10,2 persen menjadi 52 persen.
Survei Kompas ini dilakukan dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi. Survei dilakukan dengan wawancara secara langsung 1.200 responden pada 24 September-7 Oktober 2022. Lewat metode ini, tingkat kepercayaan mencapai 95 persen dan margin of error kurang lebih 2,8 persen.
Pada September 2022, survei Charta Politika pun menyatakan kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi menurun. Hal ini disebabkan kenaikan harga BBM. Dalam survei, disebutkan 69 persen masyarakat tak setuju harga BBM naik. Kepuasan terhadap pemerintah pun menurun di angka 63,5 persen.(Tim)
Hal itu apabila dibandingkan dengan survei sepanjang tahun ini, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin mencapai tingkat kepuasan tertinggi pada awal tahun dengan angka 73,9 persen. Sejak itu, kepuasan masyarakat terus merosot tajam.
Bahkan persentase ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf ini juga lebih tinggi ketimbang Agustus 2020. Saat awal penanganan pandemi Covid-19 itu berlangsung, tingkat ketidakpuasan masyarakat sebesar 34,1 persen.
Ironisnya, penurunan tingkat kepuasan ini juga dibarengi dengan penurunan tingkat keyakinan publik pada kinerja pemerintah. Pada periode survei Juni 2022, tingkat keyakinan menyentuh angka 63,5 dan Januari mencapai 70,5 persen. Sementara, pada Oktober ini tingkat keyakinan hanya berada di 52 persen.
Dalam proses survey itu Kompas menyoroti empat aspek yang disurvei yakni penegakan hukum, politik dan keamanan, ekonomi, serta kesejahteraan sosial. Dari empat aspek itu, penegakan hukum menjadi satu-satunya indikator yang mengalami penurunan terbesar, yakni dari 57,5 persen menjadi 51,5 persen. Sementara tiga faktor lainnya mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan.
Salah satu aspek yang mengalami penurunan cukup drastic adalah penegakan hukum. Tren kepuasan kinerja pemerintah yang terus merosot sejak awal Januari 2022 yang mencapai puncaknya dengan 65,9 persen.
Penurunan ini paralel dengan tergerusnya kepercayaan publik terhadap instansi-instansi terkait penegakan hukum. Polri, misalnya, mengelamai penurunan paling signifikan sebesar 17,2 persen. Sementara Mahkamah Agung (MA) turun 10,2 persen menjadi 52 persen.
Survei Kompas ini dilakukan dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi. Survei dilakukan dengan wawancara secara langsung 1.200 responden pada 24 September-7 Oktober 2022. Lewat metode ini, tingkat kepercayaan mencapai 95 persen dan margin of error kurang lebih 2,8 persen.
Pada September 2022, survei Charta Politika pun menyatakan kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi menurun. Hal ini disebabkan kenaikan harga BBM. Dalam survei, disebutkan 69 persen masyarakat tak setuju harga BBM naik. Kepuasan terhadap pemerintah pun menurun di angka 63,5 persen.(Tim)
Follow Us
Berita Terbaru
