Sikapi Proyek Pengelolaan Sampah Senilai Rp 900 M, APPSINDO Lakukan Investigasi Dugaan Korupsi Dan Akan Laporkan Ke KPK
Sekjen APPSINDO, Guntur M Pangaribuan SH (rep)
Jakarta, Pro Legal News-Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSINDO) menyayangkan langkah Pemprov DKI Jakarta yang saat ini sedang melakukan lelang mega proyek Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah (landfill mining) dan RDF Plant (rancang bangun). Proyek dengan kode 29924584 berupa Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Landfill Mining) dan RDF Plant (Rancang Bangun) serta kode 29924584 berupa Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Landfill Mining) dan RDF Plant (Rancang Bangun) senilai Rp 905.629.535.580 yang bersumber dari APBD DKI Jakarta. Proyek ini di bawah Satker Unit Pengelola Sampah Terpadu.
Hal itu dikemukakan oleh Sekjen APPSINDO, Guntur M Pangaribuan SH, saat dikonfirmasi terkait proses lelang tersebut, Rabu (9/20).”Jika Pemprov DKI tetap melaksanakan lelang tersebut itu membuktikan jika mereka tidak peka terhadap kondisi perekonomian saat ini yang sedang terpuruk,” ujarnya. Sehingga menurut Guntur, keberadaan proyek tersebut sangat layak untuk dicurigai, adanya kepentingan sekelompok orang yang berada di dekat kekuasaan maupun di kalangan DPRD yang menginginkan proyek itu tetap berjalan dalam kondisi perekonomian yang sedang lesu seperti saat ini.
Keprihatinan APPSINDO berdasarkan bukti empiris jika keberadaan para pedagang yang notebene bergerak di sektor riil dan menjadi tulang punggung perekonomian nasional, saat ini terkesan diabaikan. Hingga saat ini para pedagang itu belum tersentuh bantuan terutama akses permodalan. Sementara para supplier enggan memberikan modal barang karena tidak adanya uang, sebagai modal mereka untuk memproduksi barang dagangan. Mata rantai itulah yang saat ini terputus, sehingga kondisi pasar sangat lesu. Selain akses permodalan, para pedagang juga butuh pelatihan dalam mengadapi persaingan di era pasar digital.
Menurut Guntur, kondisi para pedagang di DKI Jakarta saat ini sangat memprihatinkan. Pandemi Covid -19 membuat daya beli masyarakat hancur, karena perekonomian nasional yang remuk. Stimulus (vaksin ekonomi) terbukti belum efektif mengangkat perekonomian sekaligus daya beli masyarakat. Sementara infrastruktur 153 pasar yang ada di DKI Jakarta juga sangat memprihatinkan. Banyak pasar yang terlihat kumuh dengan fasilitas yang ala kadarnya sehingga para calon pembeli malas untuk masuk ke pasar-pasar tradisional yang ada di Jakarta.
Karena merasa adanya ketidak adilan itulah Guntur mengatakan jika LBH APPSINDO akan melakukan investigasi serta mengumpulkan bukti adanya dugaan korupsi dalam proses lelang proyek pengelolaan sampah itu.”Bila Pemprov DKI tetap ngotot melanjutkan itu, sangat layak untuk dicurigai jika ada orang-orang yang diuntungkan di dekat pusat kekuasaan. Kami tengah mengumpulkan bukti mulai dari proses penganggaran di DPRD untuk membongkar dugaan adanya korupsi di proyek itu sekaligus melaporkan ke KPK,” jelas Guntur.
Proyek itu menurut Guntur masih bisa ditunda, Pemprov DKI Jakarta harus melalkukan refocusing proyek-proyek yang tidak urgen. Menurutnya saat ini yang paling urgen adalah melakukan pemulihan ekonomi. Dan itu bias dimulai dari pasar yang bisa berdampak kepada sektor-sektor lain.(Tim)
Hal itu dikemukakan oleh Sekjen APPSINDO, Guntur M Pangaribuan SH, saat dikonfirmasi terkait proses lelang tersebut, Rabu (9/20).”Jika Pemprov DKI tetap melaksanakan lelang tersebut itu membuktikan jika mereka tidak peka terhadap kondisi perekonomian saat ini yang sedang terpuruk,” ujarnya. Sehingga menurut Guntur, keberadaan proyek tersebut sangat layak untuk dicurigai, adanya kepentingan sekelompok orang yang berada di dekat kekuasaan maupun di kalangan DPRD yang menginginkan proyek itu tetap berjalan dalam kondisi perekonomian yang sedang lesu seperti saat ini.
Keprihatinan APPSINDO berdasarkan bukti empiris jika keberadaan para pedagang yang notebene bergerak di sektor riil dan menjadi tulang punggung perekonomian nasional, saat ini terkesan diabaikan. Hingga saat ini para pedagang itu belum tersentuh bantuan terutama akses permodalan. Sementara para supplier enggan memberikan modal barang karena tidak adanya uang, sebagai modal mereka untuk memproduksi barang dagangan. Mata rantai itulah yang saat ini terputus, sehingga kondisi pasar sangat lesu. Selain akses permodalan, para pedagang juga butuh pelatihan dalam mengadapi persaingan di era pasar digital.
Menurut Guntur, kondisi para pedagang di DKI Jakarta saat ini sangat memprihatinkan. Pandemi Covid -19 membuat daya beli masyarakat hancur, karena perekonomian nasional yang remuk. Stimulus (vaksin ekonomi) terbukti belum efektif mengangkat perekonomian sekaligus daya beli masyarakat. Sementara infrastruktur 153 pasar yang ada di DKI Jakarta juga sangat memprihatinkan. Banyak pasar yang terlihat kumuh dengan fasilitas yang ala kadarnya sehingga para calon pembeli malas untuk masuk ke pasar-pasar tradisional yang ada di Jakarta.
Karena merasa adanya ketidak adilan itulah Guntur mengatakan jika LBH APPSINDO akan melakukan investigasi serta mengumpulkan bukti adanya dugaan korupsi dalam proses lelang proyek pengelolaan sampah itu.”Bila Pemprov DKI tetap ngotot melanjutkan itu, sangat layak untuk dicurigai jika ada orang-orang yang diuntungkan di dekat pusat kekuasaan. Kami tengah mengumpulkan bukti mulai dari proses penganggaran di DPRD untuk membongkar dugaan adanya korupsi di proyek itu sekaligus melaporkan ke KPK,” jelas Guntur.
Proyek itu menurut Guntur masih bisa ditunda, Pemprov DKI Jakarta harus melalkukan refocusing proyek-proyek yang tidak urgen. Menurutnya saat ini yang paling urgen adalah melakukan pemulihan ekonomi. Dan itu bias dimulai dari pasar yang bisa berdampak kepada sektor-sektor lain.(Tim)
Follow Us
Berita Terbaru
