Rencana Kenaikan Harga BBM Mendapat Sorotan Dari Muhammadiyah dan PBNU
Gus Yahya dan Haedar Nasir saat menjadi pembicara seminar di Universitas Surabaya (rep)
Jakarta, Pro Legal News – Rencana kenaikan harga BBM pertalite mendapat tanggapan dari PBNU dan Muhammadiyah. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf dan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir angkat bicara terkait rencana pemerintah menaikkan harga BBM pertalite.
Haedar Nashir meminta pemerintah Joko Widodo untuk mencari solusi terbaik agar rakyat tidak dirugikan dengan rencana kenaikan BBM. "Kami menyarankan agar DPR bersama pemerintah perlu duduk mencari solusi terbaik," ujar Haedar, saat menjadi pembicara di Universitas Surabaya, Rabu (31/8.
Menurut Haedar jangan sampai karena kebijakan itu rakyat kecil tidak dirugikan itu, "Semua pihak harus duduk bersama agar rakyat kecil atau mayoritas tidak memperoleh kerugian setiap kebijakan. Jadi poin-nya di situ," ujarnya.
Dalam kesempatan yang berbeda, Ketum PBNU, Gus Yahya mengaku maklum dengan rencana pemerintah yang menaikkan harga BBM memanglah pilihan berat di tengah situasi ekonomi dunia "Kami mengajak semua pihak untuk bersikap realistis tentang keadaan ini. Memang tidak mudah, bukan hanya untuk Indonesia tapi untuk seluruh dunia, keadaan memang sulit," ujar Yahya.
Maka PBNU akan meminta pemerintah untuk melakukan skema mengatasi permasalahan yang timbul akibat kenaikan harga BBM. Salah satunya ialah memperkecil dampak buruknya bagi rakyat. "Pemerintah kami minta untuk membuat skema manajemen mengatasi masalah yang lebih baik, sehingga beban masyarakat bisa agak diringankan. Kalau berat sudah jelas berat keadaan memang susah, tapi bagaimana supaya masyarakat yang paling lemah bisa diringankan," ujarnya.
Tetapi di sisi lain, Gus Yahya juga meminta masyarakat menyadari naiknya harga BBM tak bisa dihindari dan ditolak. "Kami akan upayakan untuk memelihara kondisi supaya tetap baik, tidak ada gejolak, dengan menyadari ini keadaan berat yang harus kita hadapi bersama, enggak bisa tolak, ini bukan kehendak kita dan bukan hasil dari kesalahan kita, keadaan yang berat ini tantangan dunia," ujarnya.(Tim)
Haedar Nashir meminta pemerintah Joko Widodo untuk mencari solusi terbaik agar rakyat tidak dirugikan dengan rencana kenaikan BBM. "Kami menyarankan agar DPR bersama pemerintah perlu duduk mencari solusi terbaik," ujar Haedar, saat menjadi pembicara di Universitas Surabaya, Rabu (31/8.
Menurut Haedar jangan sampai karena kebijakan itu rakyat kecil tidak dirugikan itu, "Semua pihak harus duduk bersama agar rakyat kecil atau mayoritas tidak memperoleh kerugian setiap kebijakan. Jadi poin-nya di situ," ujarnya.
Dalam kesempatan yang berbeda, Ketum PBNU, Gus Yahya mengaku maklum dengan rencana pemerintah yang menaikkan harga BBM memanglah pilihan berat di tengah situasi ekonomi dunia "Kami mengajak semua pihak untuk bersikap realistis tentang keadaan ini. Memang tidak mudah, bukan hanya untuk Indonesia tapi untuk seluruh dunia, keadaan memang sulit," ujar Yahya.
Maka PBNU akan meminta pemerintah untuk melakukan skema mengatasi permasalahan yang timbul akibat kenaikan harga BBM. Salah satunya ialah memperkecil dampak buruknya bagi rakyat. "Pemerintah kami minta untuk membuat skema manajemen mengatasi masalah yang lebih baik, sehingga beban masyarakat bisa agak diringankan. Kalau berat sudah jelas berat keadaan memang susah, tapi bagaimana supaya masyarakat yang paling lemah bisa diringankan," ujarnya.
Tetapi di sisi lain, Gus Yahya juga meminta masyarakat menyadari naiknya harga BBM tak bisa dihindari dan ditolak. "Kami akan upayakan untuk memelihara kondisi supaya tetap baik, tidak ada gejolak, dengan menyadari ini keadaan berat yang harus kita hadapi bersama, enggak bisa tolak, ini bukan kehendak kita dan bukan hasil dari kesalahan kita, keadaan yang berat ini tantangan dunia," ujarnya.(Tim)
Follow Us
Berita Terbaru
