Jakarta, Pro Legal - Terkait indikasi adanya sejumlah menteri yang akan maju Nyapres di 2024, maka Presiden Joko Widodo meminta para menteri yang berniat menjadi calon presiden atau Capres di Pilpres 2024 untuk tetap memprioritaskan tugas negara.

Hal itu dikemukakan oleh Presiden Jokowi untuk merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat nyapres bagi menteri. MK menyatakan menteri tak perlu mengundurkan diri dari jabatannya jika nyapres. "Tugas sebagai menteri harus diutamakan," ujar Jokowi saat menghadiri Indodefence Expo di Jakarta, Rabu (2/11).

Bahkan Presiden Jokowi juga menyatakan jika dirinya akan memantau kinerja menteri-menteri yang akan ikut Pilpres 2024. Dia akan mengevaluasi para menteri jika kinerjanya terganggu karena Pilpres. "Kalau kita lihat nanti mengganggu ya akan dievaluasi, apakah memang harus cuti panjang banget atau tidak," ujarnya.

Seperti diketahui, sebelumnya MK menyatakan menteri tak perlu mengundurkan diri saat nyapres. Hal itu dituangkan dalam putusan perkara nomor 68/PUU-XX/2022. "Menyatakan frase 'pejabat negara' dalam pasal 170 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ... bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang daring, Senin (31/10).

Maka secara otomatis Putusan itu mengubah aturan pada pasal 170 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 2017. Pada aturan sebelumnya, pejabat negara harus mengundurkan diri dari jabatannya saat hendak nyapres.

Ada sejumlah pejabat yang tidak perlu mundur berdasarkan aturan sebelumnya.

Mereka adalah presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota MPR, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota.(Tim)