Partai Golkar Teguhkan Tekad Untuk Sukseskan Pemilu 2024
Seusai seminar hukum Pemilu, Partai Golkar (rep)
Jakarta, Pro Legal-Partai Golkar menggelar seminar dengan tema, ‘Tekad dan Strategi Partai Golkar Menyukseskan Pemilu Serentak Pilpres, Pileg dan Pilkada Tahun 2024’ di Kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta, 15 Oktober 2022 .
Pada kesempatan ini, Ketua Panitia Dr. Kurnia Zakaria, SH., MH. menghadirkan para narasumber diantaranya: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Anggota DPD RI, Dr.Fajar Laksono Suroso, .SH., MH. Kabag Humas Biro Kepaniteraan dan Sekjen Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, I Dewan Kade Wiarsa Raka Sandi, ST., SH.,M.Si.anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, Nurdin, S.Pd.I, M. Sos anggota KPUD DKI Jakarta.Muhammad Jufri, S.Sos., M. IP Ketua Bawaslu DKI Jakarta Basri Baco Sekretaris Jendral DPD Partai Golkar DKI Jakarta Muhammad Anwar, Wakil Ketua Bidang OKK dan Kumham DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Hoiriah T. SH. MH Ketua BAKUMHAM Partai Golkar DKI Jakarta.
“Menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU), tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai pada pertengahan tahun ini. Adapun hari pemungutan suara Pemilu 2024 ditetapkan pada 14 Februari 2024," kata Guru Besar Penuh Ilmu Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jimly Asshiddiqie.
“Saya minta masyarakat tidak terpengaruh dengan perpanjangan masa jabatan presiden atau tertunda-tunda Pemilu. memunculkan isu perpanjangan jabatan atau tertunda-tunda yang tidak simpatik di mata publik. Malah menarik simpati rakyat menuju Pemilu," tambah Jimly.
Pada kesempatan yang sama Jimly juga mengkritik penawaran sejumlah harga umum untuk menunda penyelenggaraan Pemilu 2024, “Jika tidak terlalu penting untuk ditanggapi agar para Ketum tersebut tidak percaya pada omongannya sendiri," lanjut Jimly.
Lebih lanjut Jimly mengatakan, ia sangsi jika partai maupun presiden benar-benar mendukung usulan tertundanya Pemilu 2024 ini. “Itu kan baru pendapat individu, ini semua menafsir seolah-olah Jokowi mau, supaya Jokowi senang, apa iya Jokowi mau?. Sebab, partai-partai besar seperti PDI Perjuangan kini sudah menyiapkan skenario calon presiden masing-masing untuk Pemilu 2024. Lalu, partai seperti Gerindra juga sudah siap. Jadi partai yang tidak siap itu yang mungkin masih maju mundur. Jadi cari-cari peluang, jadi bukan untuk kepentingan bangsa negara," ujar Jimly.
Menurut Ketua Penyelenggara Kurnia Zakaria makna seminar hukum Pemilu BAKUMHAM Partai Golkar DKI Jakarta bertujuan pihak KPUD DKI Jakarta melakukan pencerahan kepada para Bacaleg Partai Golkar tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara pada Pemilu serentak tahun 2024. Dari
Bawaslu DKI Jakarta tentang aturan kecurangan tahapan penyelenggara Pemilu dan pelanggaran kampanye. Sedangkan dari DKPP RI menerangkan tentang DKPP mengawal integritas, independensi, profesionalitas dan penegakan etika & norma penyelenggara Pemilu dan MK membahas tentang hukum acara sengketa hasil Pemilu, Pileg, Pilpres dan Pilkada di MK.
Selanjutnya Kurnia Zakaria berharap Bacaleg Partai Golkar DKI Jakarta siap memenangkan Partai Golkar di DKI Jakarta dan sosialisai UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada serentak dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serentak Pileg dan Pilpres. Bila ada persoalan tahapan Pemilu tahu harus bertanya atau mengadu ke KPUD atau ke Bawaslu atau ke DKPP atau ke MK. Seminar hukum ini juga dalam rangka memeriahkan HUT Partai Golkar yang berdiri sejak 20 Oktober 1964 yang semula bernama Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) yang didirikan bersama-sama KOSGORO. MKGR, dan SOKSI.(Tim)
Pada kesempatan ini, Ketua Panitia Dr. Kurnia Zakaria, SH., MH. menghadirkan para narasumber diantaranya: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Anggota DPD RI, Dr.Fajar Laksono Suroso, .SH., MH. Kabag Humas Biro Kepaniteraan dan Sekjen Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, I Dewan Kade Wiarsa Raka Sandi, ST., SH.,M.Si.anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, Nurdin, S.Pd.I, M. Sos anggota KPUD DKI Jakarta.Muhammad Jufri, S.Sos., M. IP Ketua Bawaslu DKI Jakarta Basri Baco Sekretaris Jendral DPD Partai Golkar DKI Jakarta Muhammad Anwar, Wakil Ketua Bidang OKK dan Kumham DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Hoiriah T. SH. MH Ketua BAKUMHAM Partai Golkar DKI Jakarta.
“Menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU), tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai pada pertengahan tahun ini. Adapun hari pemungutan suara Pemilu 2024 ditetapkan pada 14 Februari 2024," kata Guru Besar Penuh Ilmu Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jimly Asshiddiqie.
“Saya minta masyarakat tidak terpengaruh dengan perpanjangan masa jabatan presiden atau tertunda-tunda Pemilu. memunculkan isu perpanjangan jabatan atau tertunda-tunda yang tidak simpatik di mata publik. Malah menarik simpati rakyat menuju Pemilu," tambah Jimly.
Pada kesempatan yang sama Jimly juga mengkritik penawaran sejumlah harga umum untuk menunda penyelenggaraan Pemilu 2024, “Jika tidak terlalu penting untuk ditanggapi agar para Ketum tersebut tidak percaya pada omongannya sendiri," lanjut Jimly.
Lebih lanjut Jimly mengatakan, ia sangsi jika partai maupun presiden benar-benar mendukung usulan tertundanya Pemilu 2024 ini. “Itu kan baru pendapat individu, ini semua menafsir seolah-olah Jokowi mau, supaya Jokowi senang, apa iya Jokowi mau?. Sebab, partai-partai besar seperti PDI Perjuangan kini sudah menyiapkan skenario calon presiden masing-masing untuk Pemilu 2024. Lalu, partai seperti Gerindra juga sudah siap. Jadi partai yang tidak siap itu yang mungkin masih maju mundur. Jadi cari-cari peluang, jadi bukan untuk kepentingan bangsa negara," ujar Jimly.
Menurut Ketua Penyelenggara Kurnia Zakaria makna seminar hukum Pemilu BAKUMHAM Partai Golkar DKI Jakarta bertujuan pihak KPUD DKI Jakarta melakukan pencerahan kepada para Bacaleg Partai Golkar tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara pada Pemilu serentak tahun 2024. Dari
Bawaslu DKI Jakarta tentang aturan kecurangan tahapan penyelenggara Pemilu dan pelanggaran kampanye. Sedangkan dari DKPP RI menerangkan tentang DKPP mengawal integritas, independensi, profesionalitas dan penegakan etika & norma penyelenggara Pemilu dan MK membahas tentang hukum acara sengketa hasil Pemilu, Pileg, Pilpres dan Pilkada di MK.
Selanjutnya Kurnia Zakaria berharap Bacaleg Partai Golkar DKI Jakarta siap memenangkan Partai Golkar di DKI Jakarta dan sosialisai UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada serentak dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serentak Pileg dan Pilpres. Bila ada persoalan tahapan Pemilu tahu harus bertanya atau mengadu ke KPUD atau ke Bawaslu atau ke DKPP atau ke MK. Seminar hukum ini juga dalam rangka memeriahkan HUT Partai Golkar yang berdiri sejak 20 Oktober 1964 yang semula bernama Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) yang didirikan bersama-sama KOSGORO. MKGR, dan SOKSI.(Tim)
Follow Us
Berita Terbaru
