Jakarta, Pro Legal News- Terkait usulan penundaan Pemilu 2024, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan ogah membuka big data yang sempat dia klaim mendukung penundaan Pemilu 2024.

Menurut Luhut, data yang dia sampaikan adalah data asli. Politikus Golkar itu mengingatkan saat ini teknologi sudah canggih sehingga memungkinkan untuk membaca preferensi masyarakat. "Ya pasti adalah, masak bohong? Ya janganlah, buat apa dibuka?" ucap Luhut di Hotel Grand Hyatt Jakarta, dikutip dari detik.com, Selasa (15/3).

Luhut mengklaim big data itu menangkap keresahan masyarakat tentang pemilu. Menurutnya, masyarakat tidak setuju dengan gelaran pemiliu yang mahal di saat pandemi.

Luhut juga mengklaim masyarakat belum siap menghadapi polarisasi politik. Ia menyebut publik ingin keadaan yang damai saat ini. "Kalau saya, saya hanya melihat di bawah, saya kan sudah sampaikan, kok rakyat itu nanya, yang saya tangkap ini ya, saya boleh benar, boleh enggak benar," ujarnya.

Seperti diketahui, sebelumnya Luhut menyebut pemerintah menangkap aspirasi masyarakat soal dukungan penundaan Pemilu 2024. Menurutnya, aspirasi itu diketahui dari big data percakapan 110 juta orang di media sosial.

Klaim Luhut itu diserang habis-habisan oleh PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mempertanyakan sikap Luhut yang berbeda dari sikap Presiden Jokowi.

Sementara Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga menyangsikan klaim Luhut itu. Ketua DPR tersebut bilang data yang dipegang PDIP berbeda dari klaim Luhut.
"Kalau di PDI Perjuangan, kami punya data sendiri dan tidak termaksud dengan data yang disampaikan (Luhut). Itu saja," ungkap Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (15/3).(Tim)