Dikecam Soal Tragedi Pemerkosaan 1998, Fadli Zon Berikan Tanggapan
Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon (rep)
Jakarta, Pro Legal – Menteri Kebudayaan Fadli Zon angkat memberikan tanggapan setelah mendapat kecaman dari sejumlah pihak terkait pernyataannya soal kasus pemerkosaan selama kerusuhan Mei 1998 tidak terbukti.
Politisi Gerindra itu memuji banyak pihak peduli terhadap sejarah. Menurutnya, tragedi pemerkosaan dan kekerasan massal terhadap perempuan selama kerusuhan 13-14 Mei '98 selama ini banyak silang pendapat.
Dalam penjelasannya Fadli mengatakan hasil investigasi majalah terkemuka belum menemukan fakta yang otoritatif terkait insiden tersebut. Begitu pula laporan TGPF yang hanya menyebut angka tanpa data pendukung yang solid baik nama, waktu, peristiwa, tempat kejadian atau pelaku.
Fadli mengaku mengutuk berbagai perundungan dan kekerasan seksual pada perempuan. Oleh karena itu, kata Fadli, pernyataannya tidak berarti menegasikan kerugian atau menihilkan penderitaan korban. "Sebaliknya, segala bentuk kekerasan dan perundungan seksual terhadap perempuan adalah pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan paling mendasar, dan harus menjadi perhatian serius setiap pemangku kepentingan," ujar Fadli melalui keterangan tertulis, Senin (16/6).
Menbud Fadli Zon membantah telah menyangkal bentuk kekerasan seksual. Dia mengaku hanya menekankan sejarah perlu bersandar pada fakta-fakta hukum dan bukti yang telah diuji secara akademik dan legal. "Penting untuk senantiasa berpegang pada bukti yang teruji secara hukum dan akademik, sebagaimana lazim dalam praktik historiografi. Apalagi menyangkut angka dan istilah yang masih problematik," ujarnya.
Hal itu menurut Fadli sekaligus membantah penghilangan narasi perempuan dalam buku Sejarah Indonesia yang tengah digarap di bawah Kementerian Kebudayaan.
Sebaliknya, buku penulisan ulang sejarah justru memperkuat dan menegaskan pengakuan terhadap peran dan kontribusi perempuan dalam sejarah perjuangan bangsa.
Dia mengatakan penulisan hingga Mei 2025, pembahasan mengenai gerakan, kontribusi, peran, dan isu-isu perempuan telah diakomodasi secara substansial dalam struktur narasi sejarah.
Tema-tema yang dibahas mencakup antara lain: kemunculan organisasi-organisasi perempuan pada masa kebangkitan nasional, termasuk Kongres Perempuan 1928 serta peran organisasi perempuan sebagai ormas; kontribusi perempuan dalam perjuangan diplomasi dan militer; dinamika perempuan dari masa ke masa; penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, hingga pemberdayaan dan kesetaraan gender dalam kerangka pembangunan berkelanjutan (SDGs). "Kami akan melakukan diskusi publik yang terbuka untuk menerima masukan dari berbagai kalangan, termasuk para tokoh dan komunitas perempuan, akademisi, dan masyarakat sipil," ujar Fadli.
Seperti diketahui, pernyataan Fadli dalam wawancara "Real Talk: Debat Panas!! Fadli Zon vs Uni Lubis soal Revisi Buku Sejarah" yang tayang di kanal YouTube IDN Times pada 10 Juni 2025 menuai kritik keras. Menurut dia, tragedi pemerkosaan massal dalam kerusuhan rasial 1998 tersebut tidak terbukti.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII) Usman Hamid menyebut pernyataan Fadli tersebut merupakan bentuk penyangkalan ganda demi menghindar dari kesalahan. "Jelas keliru ucapan yang bilang perkosaan massal saat kerusuhan rasial 13-15 Mei 1998 adalah rumor dan tidak ada buktinya. Rumor adalah cerita atau laporan yang beredar luas di masyarakat tapi kebenarannya diragukan karena tidak ada otoritas yang mengetahui kebenarannya," ujar Usman dalam konferensi pers Koalisi Perempuan Indonesia, Jumat (13/6).
Menyikapi hal itu, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas yang terdiri dari 547 pihak baik organisasi maupun individu menilai pernyataan Fadli sebagai bentuk manipulasi sejarah. "Kami menilai pernyataan tersebut merupakan bentuk manipulasi, pengaburan sejarah, serta pelecehan terhadap upaya pengungkapan kebenaran atas tragedi kemanusiaan yang terjadi khususnya kekerasan terhadap perempuan dalam peristiwa Mei 1998," ujar koalisi dikutip dari laman KontraS, Minggu (15/6).(Tim)
Politisi Gerindra itu memuji banyak pihak peduli terhadap sejarah. Menurutnya, tragedi pemerkosaan dan kekerasan massal terhadap perempuan selama kerusuhan 13-14 Mei '98 selama ini banyak silang pendapat.
Dalam penjelasannya Fadli mengatakan hasil investigasi majalah terkemuka belum menemukan fakta yang otoritatif terkait insiden tersebut. Begitu pula laporan TGPF yang hanya menyebut angka tanpa data pendukung yang solid baik nama, waktu, peristiwa, tempat kejadian atau pelaku.
Fadli mengaku mengutuk berbagai perundungan dan kekerasan seksual pada perempuan. Oleh karena itu, kata Fadli, pernyataannya tidak berarti menegasikan kerugian atau menihilkan penderitaan korban. "Sebaliknya, segala bentuk kekerasan dan perundungan seksual terhadap perempuan adalah pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan paling mendasar, dan harus menjadi perhatian serius setiap pemangku kepentingan," ujar Fadli melalui keterangan tertulis, Senin (16/6).
Menbud Fadli Zon membantah telah menyangkal bentuk kekerasan seksual. Dia mengaku hanya menekankan sejarah perlu bersandar pada fakta-fakta hukum dan bukti yang telah diuji secara akademik dan legal. "Penting untuk senantiasa berpegang pada bukti yang teruji secara hukum dan akademik, sebagaimana lazim dalam praktik historiografi. Apalagi menyangkut angka dan istilah yang masih problematik," ujarnya.
Hal itu menurut Fadli sekaligus membantah penghilangan narasi perempuan dalam buku Sejarah Indonesia yang tengah digarap di bawah Kementerian Kebudayaan.
Sebaliknya, buku penulisan ulang sejarah justru memperkuat dan menegaskan pengakuan terhadap peran dan kontribusi perempuan dalam sejarah perjuangan bangsa.
Dia mengatakan penulisan hingga Mei 2025, pembahasan mengenai gerakan, kontribusi, peran, dan isu-isu perempuan telah diakomodasi secara substansial dalam struktur narasi sejarah.
Tema-tema yang dibahas mencakup antara lain: kemunculan organisasi-organisasi perempuan pada masa kebangkitan nasional, termasuk Kongres Perempuan 1928 serta peran organisasi perempuan sebagai ormas; kontribusi perempuan dalam perjuangan diplomasi dan militer; dinamika perempuan dari masa ke masa; penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, hingga pemberdayaan dan kesetaraan gender dalam kerangka pembangunan berkelanjutan (SDGs). "Kami akan melakukan diskusi publik yang terbuka untuk menerima masukan dari berbagai kalangan, termasuk para tokoh dan komunitas perempuan, akademisi, dan masyarakat sipil," ujar Fadli.
Seperti diketahui, pernyataan Fadli dalam wawancara "Real Talk: Debat Panas!! Fadli Zon vs Uni Lubis soal Revisi Buku Sejarah" yang tayang di kanal YouTube IDN Times pada 10 Juni 2025 menuai kritik keras. Menurut dia, tragedi pemerkosaan massal dalam kerusuhan rasial 1998 tersebut tidak terbukti.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII) Usman Hamid menyebut pernyataan Fadli tersebut merupakan bentuk penyangkalan ganda demi menghindar dari kesalahan. "Jelas keliru ucapan yang bilang perkosaan massal saat kerusuhan rasial 13-15 Mei 1998 adalah rumor dan tidak ada buktinya. Rumor adalah cerita atau laporan yang beredar luas di masyarakat tapi kebenarannya diragukan karena tidak ada otoritas yang mengetahui kebenarannya," ujar Usman dalam konferensi pers Koalisi Perempuan Indonesia, Jumat (13/6).
Menyikapi hal itu, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas yang terdiri dari 547 pihak baik organisasi maupun individu menilai pernyataan Fadli sebagai bentuk manipulasi sejarah. "Kami menilai pernyataan tersebut merupakan bentuk manipulasi, pengaburan sejarah, serta pelecehan terhadap upaya pengungkapan kebenaran atas tragedi kemanusiaan yang terjadi khususnya kekerasan terhadap perempuan dalam peristiwa Mei 1998," ujar koalisi dikutip dari laman KontraS, Minggu (15/6).(Tim)
