Jakarta, Pro Legal News- Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon kini menuai kecaman setelah menyinggung TNI seperti gerombolan. Bahkan pernyataan itu mendapat reaksi keras dari seorang prajurit.

Seperti banyak diberitakan, pernyataan itu dilontarkan Effendi Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Kemenhan dan TNI, Senayan, Jakarta, Senin (5/9).

Dalam RDP itu, petinggi TNI dari Panglima TNI hingga seluruh kepala staf angkatan hadir, kecuali Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman. Ketidakhadiran Dudung inilah kemudian menyulut Effendi Simbolon melontarkan kritiknya terhadap TNI.

Saat itu Effendi ingin mendapat penjelasan dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman. Menurutnya ada ketidakharmonisan antara dua jenderal bintang empat itu.

Atas pernyataan Effendy itu, seorang yang mengaku prajurit TNI Angkatan Darat (AD) bernama Kopral Dua Arif mendesak Effendi meminta maaf secara terbuka ke publik. "Hei, kau, Effendi Simbolon, anggota dewan Komisi I DPR RI. Saya, kopral. Saya tidak terima TNI dibilang seperti gerombolan. Saya minta kau segera minta maaf secara terbuka kepada TNI," ujarArif dalam video yang telah beredar.

Bahkan Arif mengancam akan mencari Effendi sampai ke ujung dunia jika tidak segera meminta maaf secara terbuka ke publik atas pernyataan yang mengibaratkan TNI seperti gerombolan tersebut. "Kalau kamu tidak minta maaf, sampai di manapun kamu akan saya cari sampai di ujung dunia. Ini Kopral Dua Arif," katanya.

Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa menyayangkan pernyataan Effendi itu. Saleh menyatakan tak ada satupun negara di dunia yang militernya bersifat gerombolan, termasuk TNI.

Saleh menyatakan selain sebagai alat pertahanan negara, TNI juga merupakan alat pemersatu bangsa. "TNI adalah organisasi yang menjiwai dan dijiwai kerakyatan, tidak ada satupun negara di dunia yang TNI atau militernya itu bersifat gerombolan, itu tidak ada," ujara Saleh dalam keterangan yang diterima, Selasa (13/9).

"Yang ada TNI adalah sebagai alat dan pemersatu Bangsa. Itu perlu diingat, TNI sebagai alat pertahanan negara dan alat pemersatu bangsa, itulah kelebihan TNI khususnya TNI AD," imbuh dia.

Berikut pernyataan lengkap Effendi dalam RDP itu:

Ketua, saya minta (rapat) terbuka, karena kita justru semua kita hadir di sini untuk dapat penjelasan dari Panglima TNI, dari Kepala Staf Angkatan Darat, bukan dari Wakasad dan dari Menhan, kaitannya ada apa yang terjadi di tubuh TNI.

Kita agak kesampingkan soal pembahasan anggaran ini. Anggaran sudah hampir pasti sama, mungkin sudah gak perlu lagi dibantu.

Tapi ada apa di TNI ini perlu kita. Kalau perlu, setelah kita pembahasan anggaran, kita jadwalkan nanti malam, kita hadirkan Kepala Staf angkatan Darat, hadirkan Panglima TNI, untuk membahas, kami banyak sekali ini temuan-temuan ini, insubordinasi, disharmoni, ketidakpatuhan, ini TNI kayak gerombolan ini, lebih lebih Ormas jadinya, tidak ada kepatuhan.
Kami ingin tegas ini, jangan lupa penggerak daripada kekuatan itu presiden dan DPR. Bukan hanya presiden. Tanpa persetujuan DPR, Presiden tidak bisa gerakkan TNI. TNI hanya alat, hanya Instrumen.

Bapak-bapak sebagai jenderal itu hanya nakhoda sesaat, tapi selamatkan TNI nya. Ini semua fraksi prihatin ini. Ada apa ketidakpatuhan si A dengan si B. Ini porak-poranda ini TNI.
Saya minta pimpinan, kita jalan terus dengan urusan RKA. Kalau perlu langsung kita setujui, tapi khusus isu-isu aktual. Bukan hanya mutilasi, adanya pembakaran daripada mayat-mayat di Papua, yang menjadi tersangka Brigien I, yang sampai sekarang tidak bisa diproses hukum oleh institusi TNI sendiri. Ada apa pembangkangan ini?

Kenapa terjadi pembangkangan-pembangkangan di tubuh TNI, saya kira-kira, saya usul malam ini juga kita rapat terbuka, jangan ada yang ditutupi. Saya tidak ingin berpihak kepada siapa-siapa.
Ingin penjelasan dari saudara Jenderal TNI Andika, dan penjelasan dari Jenderal TNI Dudung Abdurachman. Ada apa terjadi disharmoni begini, ketidakpatuhan.

Sampai urusan anak KSAD pun gagal masuk Akmil pun menjadi isu. Emang kalau anak KSAD kenapa?, emang harus masuk? emang kalau anak presiden harus masuk?. Siapa bilang itu, ketentuan apa. Ini kita harus tegas, pak.

Saya lebih tua dari bapak-bapak semua. Saya berhak bicara di sini. Jangan seperti ini, kalau ketentuan mengatakan tidak, ya tidak. Tidak ada diskresi. Apa diskresi begitu. Oh anak saya. Kenapa urusannya memang kalau anakmu?".(Tim)