Ketua Presidium ICK Gardi Gazarin

Jakarta, Pro Legal News - Indonesia Cinta Kamtibmas (ICK) mengapresiasi keputusan Pemprov DKI Jakarta yang telah memperluas kawasan ganjil genap di Ibukota. Pemprov DKI selaku pembuat kebijakan yang bersinerji dengan Polda Metro Jaya telah memetakan situasi lalu lintas di Jakarta kian hari semakin padat.

Karenanya perlu ada trobosan untuk menekan kemacetatan lalu lintas khususnya di ruas jalan tertentu di Ibukota. Perluasan ganjil genap diharapkan banyak tirik lintasan di Jakarta akan mengurangi kepadatan kendaraan khususnya jalan protokol.

Meski keputusan perluasan ganjil genap menimbulkan pro kontra di masyarakat atau pihak lain, pelaksanaannya aturan ini harus tetap dijalankan demi ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas di ruas jalan tertentu.

Kesadaran warga atas ancaman kepadatan lalu lintas plus tingginya polusi udara adalah wajar segera ditunjukkan untuk kepentingan bersama saat ini sampai ke depan lebih baik hasilnya.

Hal ini dikatakan Ketua Presidium ICK Gardi Gazarin dalam diskusi dengan tema 'Ibukota Jakarta Harus Tertib dan Lancar Untuk Pemakai Jalan"' di Jakarta, Kamis (8/8).

Kata Gardi, kawasan ganjil genap sebelumnya meliputi jalan protokol saja kini telah diperluasan ke sejumlah jalan utama lainnya. Kebijakan ini dinilai Gardi sangat tepat mengingat kondisi kepadatan lalu lintas semakin hari semakin tidak teratasi.

Perluasan ganjil genap yang rencananya akan berlaku pada awal September 2019 memdatang diharapkan Gardi terus disosialisakan kepada masyarakat.

Tujuannya agar ketika diterapkan penindakan oleh polisi di lapangan tidak ada lagi alasan para pengguna jalan mengaku belum tahu kalau ruas jalan yang dilaluinya masuk kawasan ganjil genap.

Perluasan ganjil genap secara otomatis akan membatasi kendaraan yang setiap hari terus menjamur. Ada aturan ganji genap ini masyarakat bisa lebih mengurangi penggunaan kendaraan pribadi kecuali hal hal tertentu atau ada keperluan mendadak.

Masyarakat diharapkan bisa menerima dan mulai membiasakan diri untuk beralih menggunakan transportasi umum.  Apalagi sekarang pemerintah telah menyediakan fasilitas umum yang cukup mempuni seperti angkutan transJakarta,   LRT dan MRT.

Diharapkan dengan penerapan ganjil genap yang diberlakukan untuk 16 ruas jalan di Jakarta ke depan akan mengurangi kepadatan arus lalu lintas di kawasan tersebut. Bukan hanya kemacetan, polusi udara di Jakarta yang disebut sebut terburuk di dunia akan ikut teratasi.

Dikatakan Gardi tidak ada alasan bagi masyarakat yang selama ini menggunakan kendaraan pribadi untuk beralih ke angkutan umum. Selain budaya jalan kaki bagi pekerja antar kantor ato dari kantor menuju pol angkututan umum setempat.

Gaya hidup sehat dengan jalan kaki sudah biasa digunakan oleh warga atau kalangan pekerja antar kantor dan terminal bus, stasiun KA pada beberapa lokasi di singapura, bangkok, Seol, Tokyo.

Menjawab sarana prasarana angkutan umum yang nyaman dan aman yang ada wil Ibukota Jakarta sudah cukup memadai. Bahkan jangkuan trasnjakarta kini sudah mencakup hampir seluruh sudut Jakarta,  bahkan sampai Bekasi, Depok dan Tangerang.

Masyarakat diharapkan tergerak hatinya untuk tidak lagi berbondong bondong menggunakan kendaraan pribadi untuk aktifitas sehari hari.

Perluasan ganjil genap lanjut Gardi harus didukung semua pihak dan masyarakat sebagai trobosan pemerintah untuk mengurangi kemacetan di Ibukota.

Masyarakat dituntut untuk lebih sadar bahwa kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi telah membuat arus lalu lintas di Jakarta menjadi macet.

Pemprov DKI selain memperluas kawasan ganjil genap juga memperpanjang jam berlaku untuk malam hari. Sebelum ganjil genap berlaku mulai pukul 16.00 WIB sampai pukul 20.00 WIB, kini diperpanjang menjadi pukul 21.00 WIB.

Sebaliknya progam sama diberlakukan pagi hari ada penambahan waktu pemberlakuan selama satu jam.

Diharapkan selama jeda waktu pemberlakuan ganji genap, pengguna jalan raya akan lebih nyaman karena ketepatan waktu selama di jalan lebih kondusif.

ICK juga mengingatkan Pemprov DKI khususnya Dinas Perhubungan untuk konsisten dalam penerapan ganjil genap terkait sosialisasi sampai kelengkapan dan rambu rambu jalan.

Harus ditinjau ulang adanya pangkalan  ojol liar, termasuk kerjasama penertiban terutama budaya melawan arus.

Begitu juga Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya selaku pelaksana penindakan di lapangan agar berkerja secara iklas sesuai aturan tidak ada istilah malas malasan.

Ini menyangkut semangat masyarakat Ibukota dan sekitarnya yang peduli ketertiban dan keselamatan lalu lintas di jalan raya. Tim