Kejagung Usut 10 Perusahaan Yang Diduga Manipulasi Ekspor Sawit Sesuai Laporan Purbaya
Jaksa Agung ST Burhanudin secara simbolis menyerahkan uang hasil sitaan dari para pengusaha kelapa sawit kepada Menkeu Purbaya di depan Presiden Prabowo (rep)
Jakarta, Pro Legal-Kejaksaan Agung (Kejagung) mengaku sudah mulai menyelidiki 10 perusahaan sawit yang dilaporkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan manipulasi harga ekspor atau transfer pricing.
Menurut Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi, kasus 10 perusahaan sawit tersebut saat ini berstatus penyidikan umum. "Perkara manipulasi atau transfer pricing itu kita sekarang sedang melakukan penyidikan. Penyidikan," ujarnya, Selasa (26/5).
Syarief menambahkan data yang diserahkan oleh Purbaya itu juga akan melengkapi data-data perusahaan nakal yang sudah dikantongi oleh Korps Adhyaksa. "Itu sekitar mungkin satu bulan lebih. Ada data dari Menteri, itu melengkapi data yang ada," ujarnya.
Seperti diketahui, sebelumnya Purbaya menyebut pemerintah mengantongi data 10 perusahaan besar sektor kelapa sawit yang diduga melakukan manipulasi nilai ekspor atau under-invoicing dalam perdagangan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).
Dia mengatakan temuan tersebut berasal dari pengambilan sampel acak terhadap perusahaan-perusahaan eksportir terbesar di sektor sawit. "Saya ambil 10 terbesar. Semuanya melakukan hal itu. Jadi boleh dipastikan semuanya melakukan hal itu jadinya. Saya random nih," kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (25/5).
Syarief ungkapkan, data yang diserahkan pemerintah kepada aparat penegak hukum sejauh ini baru berasal dari sebagian kecil sampel pemeriksaan. Namun, menurutnya, potensi nilai kerugian sebenarnya bisa jauh lebih besar. "Dari yang itu saja, dari yang sampel yang kita kasih ke KPK. Kalau dari semuanya kan, ya pasti lebih besar. Karena kan saya hanya sedikit saja (ambil sample-nya)," ujarnya.
Sang Bendahara Negara juga membenarkan angka dugaan kerugian dari sampel yang diperiksa mencapai sekitar US$84 juta. Menurut dia, angka tersebut baru berasal dari sampel kecil pemeriksaan pemerintah terhadap sejumlah transaksi ekspor.
Ia menilai angka itu berpotensi jauh lebih besar apabila praktik serupa ditemukan pada keseluruhan transaksi perusahaan-perusahaan terkait. "Kalau semua, iya. Kira-kira. Itu kan cuma sample. Yang di-sample segitu. Kalau di-random hasilnya seperti itu, 10 perusahaan seperti itu, ya kira-kira dia melakukan itu untuk semuanya kira-kira (angka kerugian lebih dari US$ 84 juta)," ujarnya.(Tim)
Menurut Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi, kasus 10 perusahaan sawit tersebut saat ini berstatus penyidikan umum. "Perkara manipulasi atau transfer pricing itu kita sekarang sedang melakukan penyidikan. Penyidikan," ujarnya, Selasa (26/5).
Syarief menambahkan data yang diserahkan oleh Purbaya itu juga akan melengkapi data-data perusahaan nakal yang sudah dikantongi oleh Korps Adhyaksa. "Itu sekitar mungkin satu bulan lebih. Ada data dari Menteri, itu melengkapi data yang ada," ujarnya.
Seperti diketahui, sebelumnya Purbaya menyebut pemerintah mengantongi data 10 perusahaan besar sektor kelapa sawit yang diduga melakukan manipulasi nilai ekspor atau under-invoicing dalam perdagangan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).
Dia mengatakan temuan tersebut berasal dari pengambilan sampel acak terhadap perusahaan-perusahaan eksportir terbesar di sektor sawit. "Saya ambil 10 terbesar. Semuanya melakukan hal itu. Jadi boleh dipastikan semuanya melakukan hal itu jadinya. Saya random nih," kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (25/5).
Syarief ungkapkan, data yang diserahkan pemerintah kepada aparat penegak hukum sejauh ini baru berasal dari sebagian kecil sampel pemeriksaan. Namun, menurutnya, potensi nilai kerugian sebenarnya bisa jauh lebih besar. "Dari yang itu saja, dari yang sampel yang kita kasih ke KPK. Kalau dari semuanya kan, ya pasti lebih besar. Karena kan saya hanya sedikit saja (ambil sample-nya)," ujarnya.
Sang Bendahara Negara juga membenarkan angka dugaan kerugian dari sampel yang diperiksa mencapai sekitar US$84 juta. Menurut dia, angka tersebut baru berasal dari sampel kecil pemeriksaan pemerintah terhadap sejumlah transaksi ekspor.
Ia menilai angka itu berpotensi jauh lebih besar apabila praktik serupa ditemukan pada keseluruhan transaksi perusahaan-perusahaan terkait. "Kalau semua, iya. Kira-kira. Itu kan cuma sample. Yang di-sample segitu. Kalau di-random hasilnya seperti itu, 10 perusahaan seperti itu, ya kira-kira dia melakukan itu untuk semuanya kira-kira (angka kerugian lebih dari US$ 84 juta)," ujarnya.(Tim)
BERITA TERKAIT
