Jakarta, Pro Legal- Akhirnya Badan Hukum Partai Demokrat melaporkan empat akun media sosial (medsos) yang menuding Ketua Majelis Tinggi mereka, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di balik isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Tindakan Demokrat membuat laporan tersebut karena merasa somasi Badan Hukum pada 31 Desember yang tidak digubris. "Benar bahwa semalam kami membuat laporan di Polda Metro Jaya, sebagai tindak lanjut somasi kami tertanggal 31 Desember 2025 yang tidak diindahkan," kata anggota Badan Hukum Partai Demokrat, Muhajir saat dihubungi, Selasa (6/1).

Empat akun media sosial yang dimaksud yakni akun YouTube @AGRI FANANI, @Bang bOy YTN, @KajianOnline, dan akun TikTok @sudirowibudhiusmp. Dari lima akun medsos yang disomasi, hanya akun YouTube Zulfan Lindan yang tak dilaporkan.

Tetapi Muhajir tak mengungkap dengan tegas alasan akun Zulfan Lindan batal dilaporkan. Sedangkan satu akun, Kajian Online, meski telah menyatakan maaf tetap dilaporkan karena dinilai telah melewati batas waktu somasi 3x24 jam.

Laporan itu dilayangkan ke Polda Metro Jaya dan tercatat lewat LP bernomor LP/B/97/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 5 Januari 2026 pukul 23.16 WIB.
Menanggapi laporan itu, Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya mengaku akan menyelidiki laporan yang itu.

Dalam laporannya, kata Budi, pelapor telah menyerahkan sejumlah barang bukti berupa tangkapan layar (screenshot) video dari akun YouTube dan TikTok serta satu buah flashdisk yang berisi data digital. "Benar, ada pelaporan dari seorang pengacara berinisial M yang melaporkan empat akun media sosial yang diduga menyebarkan berita bohong. Saat ini laporan tersebut ditangani oleh Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto dalam keterangannya, Selasa (6/1).(Tim)