Hidayat Nur Wahid Pertanyakan Keinginan Pemerintah Untuk Keluar Dari BoP usai AS-Israel Serang Iran
Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid (rep)
Jakarta, Pro Legal-Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menagih janji pemerintah Indonesia soal keberadaan di dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) yang digagas dan dibentuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Hal itu disampaikan setelah Trump memimpin negaranya berkolaborasi dengan Israel menyerang Iran hingga membuat konflik kawasan Timur Tengah memanas di bulan Ramadan ini.
Dalam pernyataannya Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid menagih janji pemerintah untuk keluar dari BoP bentukan Trump itu karena disebutnya kini tak sesuai visi awal menciptakan perdamaian, terutama di kawasan Timur Tengah.
Mantan Ketua PKS itu menyoroti langkah AS yang kini justru memicu perang dengan Iran, dan menyeret negara-negara lain di kawasan Timur Tengah. "Tapi ternyata yang terjadi justru perang malah dikobarkan di mana-mana. Jadi saya kira beliau sangat baik untuk mempertimbangkan dengan serius, bahkan sudah lebih dari 64 tokoh, 60 ormas gitu ya yang kemudian juga menandatangani petisi untuk agar Indonesia keluar dari BoP," ujar Hidayat di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (3/3).
HNW juga mengapresiasi tuntutan sejumlah ormas agar RI mundur dari BoP usai situasi geopolitik yang memanas di Timur Tengah pascaserangan AS-Israel ke Iran yang juga menewaskan pemimpin tertinggi negara itu, Ayatullah Ali Khamenei.
Hidayat menyatakan tak ingin Indonesia justru dijadikan stempel dan legitimasi agar AS bisa memperluas perang. "Karena BoP ternyata justru mengembangkan perang," ujarnya.
"Ternyata dengan BoP malah perang tidak berhenti justru malah menyebar ke mana-mana," jelas Hidayat.
Seperti diketahui, MUI sebelumnya blak-blakan mengkritik posisi Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) yang digagas dan dibentuk Presiden AS Donald Trump untuk persoalan Gaza dan stabilitas Timur Tengah.
MUI mempertanyakan posisi Board of Peace--di mana Indonesia juga tergabung di dalamnya--ketika AS justru berkolaborasi dengan Israel memborbardir Iran dengan roket atau rudal.
Amerika dalam konflik itu justru tengah memainkan peran melalui Board of Peace. "Untuk itu, MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP karena dipandang tidak efektif mewujudkan perdamaian sejati di Palestina," demikian pernyataan dalam Tausiyah MUI dalam surat Nomor: Kep-28/DP-MUI/III/2026.
Sementara PP Muhammadiyah mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk bersikap, dan menindak tegas dengan memberi sanksi kepada AS dan Israel karena telah menyerang Iran.
Sedangkan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) sesuai dengan situs resminya, PGI sangat prihatin atas eskalasi dan tindakan militer yang terjadi di kawasan Timur Tengah karena berpotensi memicu krisis global serta mendesak negara terkait untuk menghentikannya.
Bahkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani Ketua Umum Jacklevyn Frits Manuputty dan Sekretaris Umum Darwin Dharmawan, PGI menilai situasi tersebut telah menimbulkan instabilitas regional dan memperbesar risiko meluasnya konflik antarnegara. "PGI mengecam berbagai tindakan militer yang dilakukan sejumlah negara, termasuk keterlibatan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, konflik antara Pakistan dan Afghanistan, serta aksi pembalasan militer Iran di kawasan yang dinilai semakin memperluas lingkaran kekerasan dan mengancam keamanan internasional," demikian bunyi pernyataan sikapnya.
PGI juga menyerukan penghentian seluruh aksi militer serta mendorong PBB, lembaga-lembaga internasional, pemerintah, dan komunitas global untuk mengedepankan dialog serta mematuhi hukum humaniter internasional.
Tetapi berdasarkan keterangan sejumlah pihak yang bersilaturahmi dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Selasa malam lalu, sementara ini keanggotaan Indonesia di BoP masih berjalan.
Semalam, Prabowo mengundang Presiden dan Wapres terdahulu, eks Menlu, hingga Ketum Parpol parlemen ke Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan itu membahas eskalasi perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.
Pertemuan ini berlangsung sekitar empat jam, dimulai pada Pukul 19.30 WIB, dan tamu undangan mulai keluar sekitar Pukul 23.30 WIB.
Usai pertemuan itu, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan Indonesia tetap berada di BoP. Walaupun demikian, Paloh menyebut Prabowo tak tertutup mengevaluasi kembali keanggotaan RI di BoP dalam kondisi ini. "Sampai hari ini barangkali masih dalam posisi seperti itu, kecuali ada perkembangan bersama beberapa negara lain nanti, mengevaluasi ulang kembali arti keberadaan Indonesia di BoP bersama beberapa negara lainnya," ujar Paloh.
Paloh menyampaikan di pertemuan itu, Prabowo juga memaparkan keputusannya membawa RI bergabung BoP. "Beliau menegaskan kembali bagaimana mempertahankan politik bebas dan aktif, rasa simpati dan empati yang besar terhadap bagaimana perjuangan rakyat Palestina tadi ditegaskan kembali," ujarnya.
Sedangkan mantan Menlu Hassan Wirajuda yang juga hadir di istana mengatakan Prabowo membeberkan peluang keberhasilan BoP berpotensi menurun lantaran eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. "Tadi juga disampaikan. Diulangi lagi. Apalagi dengan perang di Iran ini, bayangan bahwa BOP dan misi yang ditujukan untuk ceasefire, gencatan senjata, kemudian bantuan kemanusiaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi bisa jadi potensinya, potensi berhasilnya berkurang," ujar Hasan usai pertemuan itu.
Hasan menangkap kesan bahwa Prabowo juga mulai berpandangan bahwa keberhasilan BoP mencapai misi perdamaiannya menurun. Ia pun kembali menyatakan Prabowo sendiri siap mengevaluasi keanggotaan RI di BoP di tengah eskalasi konflik ini. "Ada kesan begitu, dan dari komunikasi beliau dengan para kepala negara lain khususnya negara-negara OKI, kesan bahwa potensi BOP berhasil menurun dan menurunnya berapa, kita lihat saja dengan perkembangannya," ujarnya.
Hasan juga menyebut Prabowo masih menimbang langkah selanjutnya yang akan diambil dalam menyikapi ini. "Langkah selanjutnya dalam artian keputusan kan belum. Pasti beliau akan mengevaluasi dan mengambil keputusan yang tepat pada waktunya," ujarnya.
Sementara itu, Menlu RI Sugiono mengatakan Prabowo telah menjalin komunikasi langsung dengan pemimpin negara-negara di kawasan Teluk di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah.
Negara-negara teluk merupakan negara di Kawasan Timur Tengah yang letaknya berdekatan dengan Iran, seperti Saudi Arabia, UAE, Oman, Kuwait, Qatar, dan Bahrain. "Sudah telepon. Sudah telepon [pemimpin-pemimpin negara Timur Tengah], dan masih menunggu waktu MbS [Putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman], belum bisa ketemu waktunya," ujar Menlu Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa kemarin.(Tim)
Hal itu disampaikan setelah Trump memimpin negaranya berkolaborasi dengan Israel menyerang Iran hingga membuat konflik kawasan Timur Tengah memanas di bulan Ramadan ini.
Dalam pernyataannya Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid menagih janji pemerintah untuk keluar dari BoP bentukan Trump itu karena disebutnya kini tak sesuai visi awal menciptakan perdamaian, terutama di kawasan Timur Tengah.
Mantan Ketua PKS itu menyoroti langkah AS yang kini justru memicu perang dengan Iran, dan menyeret negara-negara lain di kawasan Timur Tengah. "Tapi ternyata yang terjadi justru perang malah dikobarkan di mana-mana. Jadi saya kira beliau sangat baik untuk mempertimbangkan dengan serius, bahkan sudah lebih dari 64 tokoh, 60 ormas gitu ya yang kemudian juga menandatangani petisi untuk agar Indonesia keluar dari BoP," ujar Hidayat di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (3/3).
HNW juga mengapresiasi tuntutan sejumlah ormas agar RI mundur dari BoP usai situasi geopolitik yang memanas di Timur Tengah pascaserangan AS-Israel ke Iran yang juga menewaskan pemimpin tertinggi negara itu, Ayatullah Ali Khamenei.
Hidayat menyatakan tak ingin Indonesia justru dijadikan stempel dan legitimasi agar AS bisa memperluas perang. "Karena BoP ternyata justru mengembangkan perang," ujarnya.
"Ternyata dengan BoP malah perang tidak berhenti justru malah menyebar ke mana-mana," jelas Hidayat.
Seperti diketahui, MUI sebelumnya blak-blakan mengkritik posisi Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) yang digagas dan dibentuk Presiden AS Donald Trump untuk persoalan Gaza dan stabilitas Timur Tengah.
MUI mempertanyakan posisi Board of Peace--di mana Indonesia juga tergabung di dalamnya--ketika AS justru berkolaborasi dengan Israel memborbardir Iran dengan roket atau rudal.
Amerika dalam konflik itu justru tengah memainkan peran melalui Board of Peace. "Untuk itu, MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP karena dipandang tidak efektif mewujudkan perdamaian sejati di Palestina," demikian pernyataan dalam Tausiyah MUI dalam surat Nomor: Kep-28/DP-MUI/III/2026.
Sementara PP Muhammadiyah mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk bersikap, dan menindak tegas dengan memberi sanksi kepada AS dan Israel karena telah menyerang Iran.
Sedangkan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) sesuai dengan situs resminya, PGI sangat prihatin atas eskalasi dan tindakan militer yang terjadi di kawasan Timur Tengah karena berpotensi memicu krisis global serta mendesak negara terkait untuk menghentikannya.
Bahkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani Ketua Umum Jacklevyn Frits Manuputty dan Sekretaris Umum Darwin Dharmawan, PGI menilai situasi tersebut telah menimbulkan instabilitas regional dan memperbesar risiko meluasnya konflik antarnegara. "PGI mengecam berbagai tindakan militer yang dilakukan sejumlah negara, termasuk keterlibatan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, konflik antara Pakistan dan Afghanistan, serta aksi pembalasan militer Iran di kawasan yang dinilai semakin memperluas lingkaran kekerasan dan mengancam keamanan internasional," demikian bunyi pernyataan sikapnya.
PGI juga menyerukan penghentian seluruh aksi militer serta mendorong PBB, lembaga-lembaga internasional, pemerintah, dan komunitas global untuk mengedepankan dialog serta mematuhi hukum humaniter internasional.
Tetapi berdasarkan keterangan sejumlah pihak yang bersilaturahmi dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Selasa malam lalu, sementara ini keanggotaan Indonesia di BoP masih berjalan.
Semalam, Prabowo mengundang Presiden dan Wapres terdahulu, eks Menlu, hingga Ketum Parpol parlemen ke Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan itu membahas eskalasi perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.
Pertemuan ini berlangsung sekitar empat jam, dimulai pada Pukul 19.30 WIB, dan tamu undangan mulai keluar sekitar Pukul 23.30 WIB.
Usai pertemuan itu, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan Indonesia tetap berada di BoP. Walaupun demikian, Paloh menyebut Prabowo tak tertutup mengevaluasi kembali keanggotaan RI di BoP dalam kondisi ini. "Sampai hari ini barangkali masih dalam posisi seperti itu, kecuali ada perkembangan bersama beberapa negara lain nanti, mengevaluasi ulang kembali arti keberadaan Indonesia di BoP bersama beberapa negara lainnya," ujar Paloh.
Paloh menyampaikan di pertemuan itu, Prabowo juga memaparkan keputusannya membawa RI bergabung BoP. "Beliau menegaskan kembali bagaimana mempertahankan politik bebas dan aktif, rasa simpati dan empati yang besar terhadap bagaimana perjuangan rakyat Palestina tadi ditegaskan kembali," ujarnya.
Sedangkan mantan Menlu Hassan Wirajuda yang juga hadir di istana mengatakan Prabowo membeberkan peluang keberhasilan BoP berpotensi menurun lantaran eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. "Tadi juga disampaikan. Diulangi lagi. Apalagi dengan perang di Iran ini, bayangan bahwa BOP dan misi yang ditujukan untuk ceasefire, gencatan senjata, kemudian bantuan kemanusiaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi bisa jadi potensinya, potensi berhasilnya berkurang," ujar Hasan usai pertemuan itu.
Hasan menangkap kesan bahwa Prabowo juga mulai berpandangan bahwa keberhasilan BoP mencapai misi perdamaiannya menurun. Ia pun kembali menyatakan Prabowo sendiri siap mengevaluasi keanggotaan RI di BoP di tengah eskalasi konflik ini. "Ada kesan begitu, dan dari komunikasi beliau dengan para kepala negara lain khususnya negara-negara OKI, kesan bahwa potensi BOP berhasil menurun dan menurunnya berapa, kita lihat saja dengan perkembangannya," ujarnya.
Hasan juga menyebut Prabowo masih menimbang langkah selanjutnya yang akan diambil dalam menyikapi ini. "Langkah selanjutnya dalam artian keputusan kan belum. Pasti beliau akan mengevaluasi dan mengambil keputusan yang tepat pada waktunya," ujarnya.
Sementara itu, Menlu RI Sugiono mengatakan Prabowo telah menjalin komunikasi langsung dengan pemimpin negara-negara di kawasan Teluk di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah.
Negara-negara teluk merupakan negara di Kawasan Timur Tengah yang letaknya berdekatan dengan Iran, seperti Saudi Arabia, UAE, Oman, Kuwait, Qatar, dan Bahrain. "Sudah telepon. Sudah telepon [pemimpin-pemimpin negara Timur Tengah], dan masih menunggu waktu MbS [Putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman], belum bisa ketemu waktunya," ujar Menlu Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa kemarin.(Tim)
Follow Us
Berita Terbaru
