Surakan 6 Tuntutan Terjadi Demo di Berbagai Daerah, 28 Agustus
Demo di sejumlah tempat untuk menyuarakan 6 tuntutan (rep)
Jakarta, Pro Legal - Sejumlah aksi demonstrasi terjadi di berbagai daerah di Indonesia pada Kamis (28/8). Aksi-aksi ini membawa berbagai tuntutan. Di depan kompleks parlemen, Jakarta, aksi awalnya digelar oleh buruh yang tergabung dalam Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB).
Agenda demo itu membawa enam tuntutan utama. Pertama, hapus outsourcing dan tolak upah murah (HOSTUM). Buruh minta Upah Minimum Tahun 2026 naik sebesar 8,5 sampai 10,5 persen.
Tuntutan kedua, setop PHK dan bentuk Satgas PHK. Ketiga, reformasi pajak perburuhan sekaligus naikkan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) Rp7,5 juta per bulan, hapus pajak pesangon, hapus pajak THR, hapus pajak JHT, hapus diskriminasi pajak perempuan menikah dan tuntutan lain.
Gerakan aksi itu berakhir dengan damai hingga massa buruh meninggalkan kompleks parlemen.
Salah satu aksi itu dilakukan oleh kelompok mahasiswa di depan kompleks parlemen dan gerbang belakang.
Dalam orasinya massa menyoroti tunjangan DPR yang dinilai berlebihan dan bermewah-mewahan.
Tragisnya, aksi itu berakhir dengan tidak kondusif setelah polisi memukul mundur massa dengan gas air mata. Massa lalu terpencar ke beberapa titik.
Bahkan demo di Jakarta terus memanas hingga Jumat (29/8) dini hari setelah salah seorang driver ojek online dilindas mobil polisi. Massa-massa kemudian mendatangi Mako Brimob. Saat ini sebanyak 7 anggota Brimob diperiksa Propam Polri. Kapolri Listyo Sigit meminta maaf terkait hal tersebut.
Sementara di Surabaya, ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur melalukan aksi di depan Kantor Gubernur Jawa Timur.
Massa yang mengenakan topeng Sri Mulyani berbaris sambil mengusung spanduk kritik dan tuntutan aksi, salah satunya bertuliskan Hapus pajak pesangon, hapus pajak THR dan hapus pajak THR.
Selain itu demo buruh juga terjadi di Gedung Sate Diponegoro, Kota Bandung, Kamis. Mereka membawa beberapa tuntutan yang disampaikan dalam unjuk rasa ini, salah satunya penghapusan outsourcing serta penolakan upah murah.
Kemudian tuntutan lainnya menyetop PHK serta mendesak pembentukan Satgas PHK. Mereka juga menyoroti reformasi pajak perburuhan.(Tim)
Agenda demo itu membawa enam tuntutan utama. Pertama, hapus outsourcing dan tolak upah murah (HOSTUM). Buruh minta Upah Minimum Tahun 2026 naik sebesar 8,5 sampai 10,5 persen.
Tuntutan kedua, setop PHK dan bentuk Satgas PHK. Ketiga, reformasi pajak perburuhan sekaligus naikkan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) Rp7,5 juta per bulan, hapus pajak pesangon, hapus pajak THR, hapus pajak JHT, hapus diskriminasi pajak perempuan menikah dan tuntutan lain.
Gerakan aksi itu berakhir dengan damai hingga massa buruh meninggalkan kompleks parlemen.
Salah satu aksi itu dilakukan oleh kelompok mahasiswa di depan kompleks parlemen dan gerbang belakang.
Dalam orasinya massa menyoroti tunjangan DPR yang dinilai berlebihan dan bermewah-mewahan.
Tragisnya, aksi itu berakhir dengan tidak kondusif setelah polisi memukul mundur massa dengan gas air mata. Massa lalu terpencar ke beberapa titik.
Bahkan demo di Jakarta terus memanas hingga Jumat (29/8) dini hari setelah salah seorang driver ojek online dilindas mobil polisi. Massa-massa kemudian mendatangi Mako Brimob. Saat ini sebanyak 7 anggota Brimob diperiksa Propam Polri. Kapolri Listyo Sigit meminta maaf terkait hal tersebut.
Sementara di Surabaya, ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur melalukan aksi di depan Kantor Gubernur Jawa Timur.
Massa yang mengenakan topeng Sri Mulyani berbaris sambil mengusung spanduk kritik dan tuntutan aksi, salah satunya bertuliskan Hapus pajak pesangon, hapus pajak THR dan hapus pajak THR.
Selain itu demo buruh juga terjadi di Gedung Sate Diponegoro, Kota Bandung, Kamis. Mereka membawa beberapa tuntutan yang disampaikan dalam unjuk rasa ini, salah satunya penghapusan outsourcing serta penolakan upah murah.
Kemudian tuntutan lainnya menyetop PHK serta mendesak pembentukan Satgas PHK. Mereka juga menyoroti reformasi pajak perburuhan.(Tim)
Follow Us
Berita Terbaru
