Prabowo Menilai Kepala Daerah Dipilih DPRD Lebih Efisien
Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri acara HUT Golkar ke 61 (rep)
Jakarta, Pro Legal - Wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD kembali mencuat usai isu tersebut disinggung Presiden RI Prabowo Subianto di puncak HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul tahun 2024 lalu. Ia menilai sebagaimana yang diterapkan di negara lain, sistem itu dinilai lebih efisien dan tak menelan banyak biaya. "Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati," ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, hal itu turut menekan anggaran yang harus dikeluarkan negara dalam menggelar Pilkada. Ia juga menyatakan uang anggaran untuk Pilkada itu bisa digunakan untuk hal lain yang lebih penting bagi masyarakat.
Saat acara HUT ke-61 Golkar, Prabowo kembali mempertimbangkan wacana itu. Usulan ini muncul merespons tingginya biaya politik Indonesia lantaran menerapkan pemilu langsung. Prabowo lalu menyoroti praktik 'demokrasi perwakilan' semacam ini juga diterapkan sejumlah negara. "Kalau sudah sekali memilih DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, ya kenapa enggak langsung aja pilih Gubernurnya dan Bupatinya? Selesai," ujar Prabowo dalam acara puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jumat (5/12).
"Itu dilaksanakan oleh Malaysia, itu dilaksanakan oleh India, itu dilaksanakan oleh banyak negara. Inggris, Kanada, Australia, negara terkaya di dunia pakai sistem politik yang murah," jelasnya.
Ketum Golkar Bahlil Lahadalia juga menyuarakan hal yang sama. Ia berpendapat lebih baik kepala daerah dipilih lewat legislatif atau oleh DPRD. Bahlil bahkan menyampaikan Golkar telah menyuarakan wacana itu sejak satu tahun lalu.
Tetapi wacana dari Prabowo hingga elite partai tua itu menuai kritik. Salah satunya dari Koalisi Kodifikasi untuk Undang-undang Pemilu menolak gagasan ini. Koalisi mengatakan dalih ongkos politik yang tinggi dalam Pilkada langsung sebagaimana diutarakan Prabowo bukan menjadi persoalan utama.
Menurut mereka yang menjadi permasalahan sebenarnya adalah tata kelola Pemilu yang belum serius dibenahi negara. "Gagasan tersebut tidak hanya salah arah secara substansial, tetapi juga memperlihatkan sikap nirempati terhadap rakyat yang sedang menghadapi situasi sulit,"ujar koalisi melalui siaran persnya, Minggu (7/12).
"Ketika publik membutuhkan kepastian perlindungan dan kehadiran negara dalam penanganan bencana, para elite justru sibuk mendiskusikan rekayasa politik yang berpotensi mengerdilkan hak-hak demokratis rakyat," jelasnya.(Tim)
Menurut Prabowo, hal itu turut menekan anggaran yang harus dikeluarkan negara dalam menggelar Pilkada. Ia juga menyatakan uang anggaran untuk Pilkada itu bisa digunakan untuk hal lain yang lebih penting bagi masyarakat.
Saat acara HUT ke-61 Golkar, Prabowo kembali mempertimbangkan wacana itu. Usulan ini muncul merespons tingginya biaya politik Indonesia lantaran menerapkan pemilu langsung. Prabowo lalu menyoroti praktik 'demokrasi perwakilan' semacam ini juga diterapkan sejumlah negara. "Kalau sudah sekali memilih DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, ya kenapa enggak langsung aja pilih Gubernurnya dan Bupatinya? Selesai," ujar Prabowo dalam acara puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jumat (5/12).
"Itu dilaksanakan oleh Malaysia, itu dilaksanakan oleh India, itu dilaksanakan oleh banyak negara. Inggris, Kanada, Australia, negara terkaya di dunia pakai sistem politik yang murah," jelasnya.
Ketum Golkar Bahlil Lahadalia juga menyuarakan hal yang sama. Ia berpendapat lebih baik kepala daerah dipilih lewat legislatif atau oleh DPRD. Bahlil bahkan menyampaikan Golkar telah menyuarakan wacana itu sejak satu tahun lalu.
Tetapi wacana dari Prabowo hingga elite partai tua itu menuai kritik. Salah satunya dari Koalisi Kodifikasi untuk Undang-undang Pemilu menolak gagasan ini. Koalisi mengatakan dalih ongkos politik yang tinggi dalam Pilkada langsung sebagaimana diutarakan Prabowo bukan menjadi persoalan utama.
Menurut mereka yang menjadi permasalahan sebenarnya adalah tata kelola Pemilu yang belum serius dibenahi negara. "Gagasan tersebut tidak hanya salah arah secara substansial, tetapi juga memperlihatkan sikap nirempati terhadap rakyat yang sedang menghadapi situasi sulit,"ujar koalisi melalui siaran persnya, Minggu (7/12).
"Ketika publik membutuhkan kepastian perlindungan dan kehadiran negara dalam penanganan bencana, para elite justru sibuk mendiskusikan rekayasa politik yang berpotensi mengerdilkan hak-hak demokratis rakyat," jelasnya.(Tim)
