Oleh : Gugus Elmo Ra’is

Ungkapan membunuh bebek lumpuh (killing the sitting ducks) itu merupakan sebuah padanan kata yang menggambarkan kekuatan yang jauh lebih superior telah mendapatkan target yang empuk yakni kekuatan yang inferior. Dalam jagad politik nasional, ungkapan ini sempat mengemuka pasca terjadinya peristiwa 27 Juli 1996 (Kudatuli), yang dikemukakan oleh mantan Kasum ABRI, Letjen Suyono untuk menggambarkan nafsu pemerintah Orde Baru yang power full ingin mengubur kekuatan oposisi yakni PDI dibawah komando Megawati Soekarnoputri.

Saat itu PDI masih berada dalam kondisi dualisme kepemimpinan bersama Soerjadi di kubu lain. Ketika operasi itu gagal, pemerintah Orde Baru langsung tunjuk hidung Letjen Suyono yang sedang sakit karena jatuh dari Moge sebagai salah satu biang penyebab kegagalan itu dan langsung didepak dari kursi jabatannya. Salah satu yang luput dari perhitungan Pemerintah Orba adalah menghitung faktor psikologi massa masyarakat kita yang gampang iba. Tindakan pemerintah Orba mendzolimi PDI justru mengail simpati publik yang menggelinding seperti bola salju. Dan terbukti kekuatan PDI yang langsung berubah menjadi PDI-P menjelma menjadi partai raksasa yang mengantarkannya sebagai partai pemenang dalam Pemilu 1999.

Dalam Pemilu yang diikuti oleh 48 partai politik itu, PDI-P tampil perkasa dengan perolehan suara 33,12% yang mengantarkannya sebagai partai pemenang. Meski pada akhirnya Ketumnya Megawati Soekarnoputri harus tertunda untuk duduk di kursi no 1 di republik ini karena manuver kaukus poros tengah yang dimotori oleh Amien Rais. Tetapi atas manuver kelompok ini pula melalui peristiwa memorandum, Megawati bisa memperoleh haknya sebagai Presiden RI yang ke 5.

Ketika Megawati sebagai incumbent ingin mempertahankan kekuasaannya pada Pemilu 2004 terjadi insiden politik. Menkopolhukam saat, Soesilo Bambang Yudhoyono bersikap minggrang- minggring (maju mundur) untuk ikut maju dalam Pilpres itu, kondisi inilah yang membuat gemes istana sehingga almarhum Taufik Kiemas mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan yang menyatakan SBY jenderal yang berlaku seperti anak kecil. Pernyataan inilah yang dianggap sebagai bentuk serangan kekuatan yang lebih superior (presiden) ke kekuatan yang dipandang lebih rendah (Menkopolhukam) tak ubahnya seperti killing the sitting ducks.

Kembali lagi psikologi massa yang menjadi hakimnya, kekuatan SBY yang saat itu segera membentuk Partai Demokrat menjelma menjadi baby bommer. Dalam Pileg yang diikuti oleh 24 Parpol, Partai Demokrat memperoleh suara 7,45%. Bahkan dalam Pilpres 2004 itu SBY yang berpasangan dengan Jusuf Kalla bisa menang telak dan mendulang suara 69.266.350 suara dari total 114.257.054 suara yang dinyatakan sah atau dengan presentase 60,62%.

Fenomena politik menembak bebek lumpuh itu seperti menjadi tabiat buruk bangsa ini. Pasca terjadinya kasus penistaan agama, tiba-tiba muncul kekuatan baru yang cukup mengejutkan yakni kelompok 212 yang dimotori Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieg Sihab. Peristiwa itu diakui atau tidak cukup fenomenal dan mengejutkan publik. Banyak pihak merasa was was dengan kelompok ini, maklum gerakan politiknya sering membuat banyak pihak geram. Karena dinilai cukup radikal dan keluar dari fatsoen (tata karma). Apalagi setelah kelompok ini berafiliasi dengan pasangan 02 peserta Pilpres 2019.

Maka ketika Pilpres itu dimenangkan oleh pasangan Jokowi-Ma’ruf dan tak lama kemudian Prabowo justru bergabung dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB), posisi FPI ini tak ubahnya seperti bebek lumpuh. Apalagi setelah HRS itu hidup di negara asing selama bertahun-tahun. Karena tidak bisa kembali ke tanah air dengan berbagai alasan. Setelah HRS pulangpun korban berjatuhan dengan dicopotnya dua Kapolda serta Kapolres serta pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Kondisi itu kembali mengingatkan terhadap proses pencopotan Letjen Suyono sebagai Kasum ABRI. Karena adanya salah perhitungan dari pusat kekuasaan.

Pasca kepulangan HRS, mulailah terjadi proses killing the sitting ducks, semua mendorong terjadinya proses hukum untuk membuka kembali serangkaian kasus yang membelit HRS seperti misalnya kasus chat mesum meski Polri sendiri telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Bila memang penerbitan SP3 itu meragukan dan dianggap karena adanya campur tangan orang kuat, seperti misalnya ada dugaan dan spekulasi campur tangan dari JK maka kini saatnya Polri membuka kembali kasus itu dan membuka secara profesional. Toh kini yang bersangkutan sudah berada diluar kekuasaan. Sehingga semua spekulasi itu akan segera terjawab dengan tuntas. Dan tidak menyisakan banyak rumor.

Sebaliknya membiarkan kasus itu mengambang hanya akan menjadi kontraproduktif. Apalagi dengan munculnya serangan dari orang-orang yang kontroversial seperti artis atau buzzer yang menyerang personal HRS hanya akan menguatkan asumsi publik tentang adanya teori konspirasi atau proses pembunuhan karakter (character assassinations) yang justru akan mengelembungkan simpati publik terhadap HRS.

Psikologi massa akan kembali bekerja, sejumlah tokoh agama dan tokoh Ormas keagamaan yang dikenal moderat yang tidak sealiran dengan HRS kini mulai gerah dengan adanya upaya menyindir-nyindir HRS-Anies yang dibanding-bandingkan dengan tokoh lain. Fenomena ini tidak bisa dipandang remeh, karena sudah menyangkut ukhuwah Islamiyah. Sekalipun dzuriyah (garis keturunan) HRS itu sudah jelas atau belum dari Nabi Muhammad SAW langsung.

Indikator HRS telah menjelma menjadi new idol/hero itu kini sudah terlihat dengan merapatnya semua kelompok-kelompok yang bersebarangan dengan pemerintah. HRS secara perlahan akan dibentuk sebagai ‘kuda troya’ baru setelah sejumlah tokoh yang kritis kini mulai ‘lunglai’. Perlu cara-cara yang lebih smooth untuk menjinakkan HRS. Disinilah butuh kecerdasan dan kejernihan berpikir dalam mengelola kasus HRS. Istana memerlukan thing thank yang ahli strategi bukan semata-mata hanya ahli untuk bicara.

Publik tidak perlu phobia dan paranoid menghadapi gerakan HRS. Perlu diingat bangsa ini adalah bangsa majemuk yang terdiri dari banyak suku, banyak agama serta banyak aliran yang diagregasikan dalam sistem multi partai. Bila bicara tentang orientasi kekuasaan mustahil seseorang yang ingin mencapai pusat kekuasaan tanpa melalui proses koalisi, sinkretisme ideology atau dalam bahasa kekinian harus ngeblend dan gaul.

Dan bila kita mempelajari profil HRS sebagai penganut ahlusunnah waljamaah yang tidak mungkin melakukan makar terhadap pemerintahan yang sah. Kelompok salafiyah yang dipimpinnya relative kecil bila dibandingkan dengan kelompok-kelompok Islam moderat seperti NU dan Muhmmadiyah. Artinya mereka tidak sepemahaman, tetapi bila HRS terus dikuyo-kuyo, bukan tidak mungkin atas nama ukhuwah Islamiyah mereka akan berbalik simpati dan mendukung.

Selama sikap adigang, adigung, adiguno (sikap merasa paling benar) itu hanya digunakan sebagai jargon gerakan moral itu sah-sah saja, toh masyarakat sudah semakin cerdas dan bisa membuat antitesis dari apa yang mereka kemukakan. Sehingga munculah resultante atau konklusi dari gerakan moral itu, berarti hal itu berdampak positif karena terjadi perubahan sebagai tujuan dari amar ma’ruf nahi munkar.

Jadi menyikapinya harus santuy saja. Bukankah istana telah menorehkan prestasi tersendiri dalam banyak hal sekaligus prestasi untuk menjinakan oposisi. Sebaliknya, momentum ini harus digunakan oleh HRS dan para pendukungnya untuk bermuhassabah (merenung) tentang pola perjuangan yang meraka lakukan.

Sekedar mengingatkan, Nabi Muhammad SAW yang menjadi junjungan dan kemungkinan besar menjadi nasab dari HRS yang sesungguhnya, tidak pernah melakukan dakwah dengan cara-cara yang kasar. Bahkan dalam riwayatnya Rasulullah tidak pernah membalas hinaan dan cacian orang kafir termasuk pelemparan kotoran terhadapnya dirinya. Alasan itulah yang membuat Michael E Hart menempatkan Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh paling berpengaruh di dunia, karena bisa melakukan ‘revolusi akhlak’ secara santun. Keteladanan seperti itulah yang seharusnya kita contoh apalagi bila memang HRS adalah benar keturunan Nabi yang kita junjung itu.***